Anatomi Kebiasaan Politik yang Menghantui Negara

Buku ini pertama kali diterbitkan 1980, saat Orde Baru masih mengunci narasi politik dengan narasi stabilitas dan pembangunan. Budiardjo menolak narasi resmi itu dengan cara diam-diam merobeknya: ia menunjukkan bagaimana struktur kekuasaan kolonial — paternalistik, hierarkis, sentralistik — tidak lenyap bersama kedatangan merah-putih, melainkan berpindah pakaian. Halaman 45 mencatat: 'Pola hubungan patron-klien yang dikembangkan oleh VOC dan diperkuat administrasi kolonial menjadi pola dominan dalam hubungan politik pasca-kemerdekaan.' Kalimat itu dibaca hari ini seperti diagnosis, bukan sekadar catatan sejarah.

Orientasi politik yang Budiardjo sebut — parochial, subjek, dan partisipan — bukan kategori abstrak. Ia menunjukkan bagaimana masyarakat Jawa misalnya, dengan tradisi nrimo dan manut lan miturut, masuk ke kotak orientasi subjek: taat pada otoritas, pasif terhadap kebijakan, tapi loud saat identitas terancam. Sementara elite kota yang terbiasa debat parlementer kolonial mengklaim orientasi partisipan, tapi sering hanya memakai jargon tanpa substansi. Ketidakseimbangan itu menciptakan celah yang dimanfaatkan rezim otoriter untuk mengklaim mewakili 'suara rakyat' yang sebenarnya tidak pernah ditanya.

Bab tentang masa transisi 1950-an adalah yang paling menyakitkan dibaca kini. Konstituante gagal menyepakati dasar negara bukan karena argumen teologis, tapi karena tidak ada budaya kompromi yang tumbuh dari akar. 'Demokrasi parlementer gagal bukan karena konsepnya salah, melainkan karena budaya politik yang mendukungnya belum dewasa,' tulis Budiardjo di halaman 112. Kegagalan itu kemudian dijadikan alasan Soekarno untuk Demokrasi Terpimpin, lalu Soeharto untuk Pancasila Demokrasi — keduanya justru memperdalam ketergantungan rakyat pada figur penyelamat.

Era Reformasi 1998 seharusnya menjadi momen reset. Budiardjo yang masih hidup menyaksikannya dengan skeptisisme terukir. Partai baru bermunculan, tapi struktur internalnya meniru partai lama: kepemimpinan dinasti, keputusan musyawarah yang sudah ditentukan, kaderisasi berbasis loyalitas bukan kapasitas. Pemilu langsung presiden 2004 — yang Budiardjo sebut 'langkah besar menuju orientasi partisipan' — justru melahirkan politik uang dan branding kandidat seperti produk sabun. Halaman 203: 'Partisipasi tanpa pendidikan politik hanya memperkuat oligarki yang sudah ada.' Nubuat itu terwujud di setiap kampanye hingga kini.

Buku ini tidak menawarkan solusi instan. Budiardjo menolak receipt resep 'pendidikan kewarganegaraan' yang hanya menghafal Pancasila tanpa konteks. Ia menuntut proses panjang: pembentukan civil society yang mandiri dari negara dan pasar, penguatan hukum yang berlaku untuk atasan seperti bawahan, dan — paling sulit — penguburan mentalitas bapakisme yang membuat kritikan dianggap tidak sopan. Dia menulis ini saat usianya sudah menginjak 70-an, dengan nada guru yang sudah lepas dari ambisi jabatan. Itulah kejujuran yang jarang dimiliki akademisi yang masih berharap dipanggil ke Kementerian.

Kelemahan buku ini justru ada pada kelebihannya: terlalu sistematis hingga terkadang kering. Budiardjo jarang memberikan ruang untuk suara 'rakyat kecil' — petani, buruh, perempuan pedalaman — yang justru jadi korban budaya politik yang ia kritik. Analisisnya bersandar pada dokumen elite: pidato, undang-undang, risalah partai. Kita tahu apa yang dikatakan pemimpin, tapi tidak sepenuhnya apa yang dirasakan warga saat datang ke TPS pertama kali 1955, atau saat dikecohkan ormas saat pilkada 2017. Gap itu bukan kesalahan Budiardjo — dia seorang ilmuwan politik, bukan antropolog — tapi celah yang pembaca harus isi sendiri.

Relevansi buku ini justru semakin tajam di era media sosial. Algoritma mempercepat polarisasi, tapi akar polarisasi itu — identitas primordial, ketidakpercayaan antar golongan, kepercayaan pada figur strongman — sudah Budiardjo petakan sejak 40 tahun lalu. Dia tidak pernah memprediksi TikTok, tapi memprediksi mentalitas yang membuat hoax tersebar lebih cepat dari koreksi. Ketika kita marah melihat komentar kolom berita penuh ujaran kebencian, kita sebenarnya melihat manifestasi orientasi parochial yang tidak pernah diberi ruang untuk berkembang jadi warga negara berpengetahuan.

Membaca buku ini hari ini seperti menatap cermin yang tidak berbohong. Kita menemukan diri kita di setiap halaman: saat memilih calon karena 'wawasan' yang cuma soundbite, saat menuduh lawan politik 'anti-Pancasila' tanpa membaca UUD 1945, saat diam saat pejabat korupsi dibebaskan karena 'belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap'. Budiardjo tidak menyalahkan kita. Dia hanya menunjukkan pola. Mengubah pola itu — itu tugas kita, bukan tugas buku ini. Buku hanya peta. Berjalan adalah pilihan masing-masing.