Anatomi Runtuhnya Kebebasan di Era Mayoritas

Jakarta, 2024. Mahkamah Konstitusi memutuskan batas usia capres, dan parlemen mencoba mengubah UU Pilkada malam hari sebelum sidang. Di Brasil, Bolsonaro menyerang sistem pemungutan suara. Di Amerika, Trump menolak hasil pemilu. Di India, Modi mengubah status Kashmir tanpa konsultasi. Pola itu sama: pemimpin terpilih menggunakan mayoritas sementara untuk melemahkan rem dan pengawas yang seharusnya melindungi minoritas. Buku Yascha Mounk bukan sekadar diagnosis Barat — ia cermin bagi demokrasi mana pun yang mulai mengira mayoritas berarti kebenaran mutlak.

Argumen inti Mounk sederhana tapi menusuk: liberalisme dan demokrasi, dua pilar yang selama puluhan tahun saling menopang, kini berpisah jalan. Apa yang dia sebut 'demokrasi illiberal' — pilihan rakyat tanpa hak-hak sipil — berkembang di Ungarn, Polandia, Turki. Di sisi lain, 'liberalisme undemokratis' — hak-hak sipil tanpa akuntabilitas pilihan rakyat — mengakar di teknokrasi Uni Eropa dan pengadilan konstitusional yang terlalu agresif. Keduanya merusak dari arah berlawanan. Mounk menolak memilih salah satu; ia berargumen kita butuh keduanya bersamaan, meski selalu bertepatan.

Populisme menurut Mounk bukan sekadar retorika anti-elit. Ciri khasnya adalah klaim monopoli moral: 'kami mewakili rakyat sejati, lawan kami musuh rakyat.' Itu anti-pluralis secara definisi. Karena jika lawan adalah musuh rakyat, kompromi adalah pengkhianatan. Institusi independen — mahkamah, media, komisi pemilu — jadi sasaran karena mereka mewakili 'kepentingan khusus' bukan 'kehendak rakyat.' Logika ini menjelaskan mengapa populis kanan dan kiri, dari Orban hingga Chavez, menyerang institusi yang sama dengan cara yang mirip.

Mounk menolak reduksi 'hanya soal tokoh.' Ia menelusuri tiga driver struktural: stagnasi ekonomi kelas menengah, perubahan demografi yang memicu rasa kehilangan status kelompok dominan, dan media sosial yang memecah realitas bersama jadi gelembung-gelembung radikal. Di Indonesia, ketiga driver itu hadir bersamaan. Pertumbuhan 5% tidak lagi menyerap angkatan kerja muda. Transisi demografi menciptakan kecemasan identitas. Algoritma mempercepat polarisasi. Buku ini membantu memahami mengapa reformasi 1998 yang dibangun di atas kompromis elit kini retak di titik-titik yang diprediksi Mounk.

Sisi 'liberalisme undemokratis' pun relevan. Ketika Mahkamah Konstitusi menafsirkan konstitusi secara ekspansif hingga masuk domain kebijakan legislatif, atau ketika teknokrat bank sentral dan badan independen lain diisolasi dari tekanan politik sepenuhnya — kita melihat varian lokal dari fenomena yang Mounk sebut: elite liberal melindungi hak-hak dengan cara yang melemahkan legitimasi demokratis. Mounk tidak menentang hakim konstitusi atau bank sentral independen. Ia memperingatkan: bila institusi teknokratik terlalu jauh dari akuntabilitas, rakyat akan mencari 'penyelamat' yang hancurkan institusi itu semua.

Kutipan paling tajam Mounk: 'Populisme bukan hanya anti-elit; ia anti-pluralis.' (hlm. 23). Frasa itu mengubah cara kita membaca retorika 'suara rakyat' di media sosial Indonesia. Setiap kali pejabat mengklaim 'ini kehendak rakyat' untuk membatalkan keputusan hakim, atau massa menuntut pencabutan izin media karena 'menyinggung perasaan umat' — itu anti-pluralisme dalam aksi. Buku ini memberi kosakata untuk menamai apa yang selama ini terasa aneh tapi sulit dijelaskan. 'Krisis demokrasi adalah krisis tengah.' (hlm. 89). Artinya: ruang kompromis, ruang lawan yang sah, ruang minoritas yang dilindungi — itu yang hilang.

Solusi Mounk bersifat institusional: memperkuat partai politik agar jadi saluran aspirasi bukan mesin patronase, mereformasi sistem pemilu agar mendorong moderasi, membangun ekonomi inklusif, dan mendidik warga negara yang toleran terhadap ketidaksetujuan. Resepnya masuk akal tapi terasa naif di era polarisasi tinggi. Ia mengandalkan elite yang justru diuntungkan oleh sistem rusak untuk memperbaikinya. Di Indonesia, partai justru jadi benteng oligarki. Pemilu justru didesain untuk mempertahankan kekuasaan. Mounk jujur soal kesulitan ini, tapi tidak punya jawaban jitu untuk 'siapa yang memulai' ketika semua pemangku kuasa menolak reformasi.

Kelemahan buku ini: terlalu terpusat pada kasus Barat. Asia Tenggara, Afrika, Amerika Latin hadir hanya sebagai catatan kaki. Analisis kelasnya tipis — Mounk lebih fokus pada identitas dan budaya daripada struktur kekuasaan ekonomi. Resep reformasinya berbau teknokratis: seolah masalah demokrasi bisa diselesaikan dengan desain institusi yang lebih cerdas, tanpa pertarungan kekuasaan. Bagi pembaca Indonesia yang hidup di tengah oligarki partai dan militer yang masih berpengaruh, diagnosis Mounk terasa tidak lengkap tanpa analisis ekonomi politik yang lebih tajam.

Tetapi kelemahan itu tidak menghapus kegunaan buku ini. Mounk memberi kerangka konseptual yang jelas untuk membedakan: kapan demokrasi diserang dari luar (kudeta), dan kapan dihancurkan dari dalam oleh pemimpin terpilih yang mengklaim mewakili 'rakyat.' Dia mengajarkan kita waspada terhadap argumen 'demokrasi artinya mayoritas berhak apa saja.' Di Indonesia, di mana revisi UU Pilkada dan putusan MK baru-baru ini memicu protes massal, kerangka ini vital. Buku ini bukan manual revolusi. Ia kotak alat diagnostik. Dan diagnostik yang tepat adalah prasyarat perawatan yang benar.