Suharto di Balik Kekuatan dan Kontroversi

Robert Elson memulai dengan menelusuri akar keluarga Suharto di Kemusuk, sebuah desa kecil di Yogyakarta, dan menunjukkan bagaimana lingkungan petani Jawa serta pendidikan sekolah rakyat membentuk kepribadian yang disiplin dan pragmatis. Lahir pada 1921, Suharto masuk ke Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada akhir tahun 190, periode ketika11ali identitas nasional setelah kemerdekaan. Elson menggambarkan pengalaman pertempuran dalam perang kemerdekaan dan konflik DI/TII sebagai bentukasi 1940-an, periode ketika Indonesia masih menggali identitas nasional setelah kemerdekaan. Elson menggambarkan pengalaman pertempuran dalam perang kemerdekaan dan konflik DI/TII sebagai bentukasi mental militer yang later akan mendasari pendekatan Suharto terhadap ketahanan negara. Ia menekankan bahwa, berbeda dengan banyak tokoh militer zaman itu, Suharto tidak bergantung pada karisma pembicaraan melainkan pada kemampuan logistik dan koordinasi yang dia latih di sekolah officiers Belanda sebelum revolusi. Dengan menggunakan surat-surat pribadi dan laporan intelijen dari arsip Korps Marinir, Elson menunjukkan bagaimana jenderal muda tersebut mulai membangun jaringan alian dengan pemuka pemuda dan pemimpin daerah yang kemudian menjadi basis dukungan saat ia naik ke puncak kekuasaan. Pendekatan ini memberikan latar belakang yang diperkaya kontekstual, mengalihkan fokus dari narasi tokoh besar ke proses sosial politik yang menyiapkan kondisi untuk kepemimpinan otoriter. Elson juga menyoroti bahwa, meskipun Suharto jarang memberikan wawancara panjang, catatan harian singkat yang ditemukan di arsip keluarga memberikan ketergambaran tentang pikiran pribadinya mengenai loyalitas dan ketaatian terhadap negara.

Elson menempatkan tahun 1965 sebagai titik balik yang tidak dapat dipisahkan dari percakapan tentang kekuasaan Suharto, namun ia menghindari narasi konspiratif yang mengaitkan langsung jenderal dengan Gerakan 30 September tanpa bukti konkret. Alih-alih, penulis menyajikan kumpulan dokumen militer — perintah operasi, laporan intelijen dari BAKIN, dan catatan pertemuan Dewan Kota — yang menunjukkan bagaimana Suharto, sebagai komandan Cadangan Strategis Angkatan Darat, secara perlahan mengalihkan alur perintah setelah pembunuhan enam jenderal atas nama Gerakan. Ia mengargumen bahwa keputusan Suharto untuk mendeklarasikan keadaan darurat dan menguasai Komando Cadangan Strategis bukanlah tindakan impulsif melainkan hasil dari perencanaan kontinjensi yang telah disusun sejak pertengahan tahun 1960 dalam rangksmen menahan komünis. Dalam bagian ini, Elson juga menyoroti peran diplomasi silenzioso: pertemuan rahasia dengan perwakilan AS dan Malaysia yang menjamin dukungan logistik dan politik untuk operasi penangkapan PKI. Dengan menggunakan catatan kunjungan ke Washington pada awal 1966 yang ditemukan di arsip Departemen Negara AS, ia membuktikan bahwa janji bantuan militare dan ekonomi telah disusun sebelum Operasi Sambangrejo dilaksanakan. Analisis ini menawarkan pandangan yang lebih terukur tentang bagaimana kekuasaan militer dapat beralih menjadi otoritas sipil tanpa perlu mengalihkan seluruh struktur negara secara langsung, melainkan dengan menguasai lembaga kunci yang sudah ada.

Setelah menguasai kekuasaan, Suharto segera menyiapkan tim ekonomi yang dipimpin oleh kelompok teknokrat Berkely, dikenal sebagai Mafia Berkeley, untuk merekonstruksi ekonomi Indonesia yang runtuh akibat hiperinflasi dan ketidakstabilan politik. Elson menjelaskan bahwa pilihan ini bukan sekadar simbolik; ia menggambarkan bagaimana Presiden, yang tidak memiliki latar belakang formal dalam ekonomi, mengalihkan keputusan strategis kepada para ahli yang telah dilatih di Amerika Serikat dan memiliki akses ke data makro yang akurat. Dengan menggunakan catatan rapat Kabinet Ekonomi yang diarsipkan di Sekretariat Negara, penulis menunjukkan bagaimana kebijakan deregulasi pasar, pembukaan sektor pertambangan kepada investasi asing, dan program pembiayaan pembangunan melalui pinjaman luar negeri dirancang dalam rangkaian jangka panjang yang disebut Repelita I. Ia juga mencatat bahwa, meskipun pertumbuhan PIB rata-rata mencapai 7 persen per tahun pada awal tahun 1970-an, distribusi hasil pertumbuhan sangat tidak merata: sektor pertanian masih didominasi oleh petani kecil yang tidak mendapat akset kredit, sementara korporasi berbasis Jawa menikmati subsidi energi dan pajak yang rendah. Elson tidak menyangkal keberhasilan stabilisasi harga dan penurunan angka kemiskinan kasar, namun ia menekankan bahwa keuntungan tersebut didapat dengan harga penurunan otonomi daerah dan peningkatan dependensi pada utang luar negeri, yang kemudian menjadi sumber kerentanan saat krisis minyak tahun 1980 dan krisis keuangan Asia 1997. Dengan demikian, biografi ini menawarkan evaluasi yang seimbang antara prestasi makro dan biaya struktural yang kurang terlihat dalam narasi resmi Orde Baru.

Di bidang politik, Elson menunjukkan bahwa kekuasaan Suharto tidak bergantung hanya pada kekerasan terbuka melainkan pada sistem patronase yang menggabungkan struktural militer, partai Golkar, dan jaringan bisnis berkaitan dengan keluarga dan kolonel-kolonel loyal. Ia menggunakan catatan pertemuan Dewan Persetujuan Pembangunan (DPP) dan rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggambarkan bagaimana keputusan strategis — seperti penetapan harga bahan bakar subsidi, penetapan izin eksplorasi minyak, dan alokasi proyek infrastruktur — sering kali disetujus dalam rapat tertutup di mana hanya anggota Golkar dan perwakilan militer yang memiliki hak suara. Dengan demikian, partisipasi sipil yang terlihat dalam lembaran resmi menjadi simbolik, sementara pengambilan keputusan nyata terjadi dalam lingkaran elit yang tidak mengakuntabelkan kepada publik. Elson juga membahas fungsi dual militer (ABRI) yang menegaskan peran angkatan bersilah tidak hanya sebagai pertahanan negara tetapi juga sebagai pengendali sosial, melalui operasi seperti Operasi Koteka di Papua dan penangkapan aktivis di bawah nama Operasi Sambangrejo yang dilanjutkan dengan Penangkapan dan Penguburan Massa (TPM) di Timor Timur. Menggunakan catatan Hak Asasi Manusia dari Komnas HAM dan surat-surat korban yang dikumpulkan oleh Lembaga Studi HAM, ia membuktikan bahwa jumlah pelanggaran fisik dan psikologis meningkat secara signifikan setelah 1983, ketika undang-undang tentang pertemuan publik secara ketat dibatasi. Namun, ia juga mencatat bahwa beberapa reformasi administratif — seperti pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan penyederhanaan perizinan usaha — memberikan ruang bagi buruhasia kelas menengah untuk berpartisipasi dalam ekonomi formal, meskipun akses ke keputusan politik masih terpaku pada elit militer dan Golkar.

Menutup biografinya, Elson beralih dari narasi kronologis ke evaluasi historiografis, menanya bagaimana generasi kemudian harus menyikapi warisan Orde Baru yang sekaligus membangun infrastruktur nasional dan meninggalkan luka-luka kemanusiaan. Ia menilai bahwa karya ini berhasil karena menggabungkan tiga tingkat analisis: mikro (keputusan pribadi Suharto, seperti penolakan untuk mengundurkan diri setelah demonstrasi 1998), meso (dinamika Golkar-ABRI dan jaringan bisnis terkait), dan makro (trend global Perang Dingin, minyak, dan struktut utang internasional). Dengan menggunakan catatan pertemuan Dewan Keamanan Nasional yang baru-baru ini di-deklasifikasikan, Elson menunjukkan bahwa dalam bulan terakhir sebelum resignasi, Suharto masih berkonferensi dengan para strateg AS tentang kemungkinan transisi kekuasaan yang teratur, mengungkapkan bahwa bahkan di saat krisis, pemikiran tentang stabilitas tetap dominasi atas reformasi demokratik. Namun, Elson juga menyadari keterbatasan sumbernya: arsip kepresidenan yang masih tertutup sebagian besar, serta ketergantungan pada wawancara dengan elit yang mungkin memfilter narasi agar lebih simpatik. Ia menutup dengan menegaskan bahwa, meskipun tidak dapat menyajikan gambaran lengkap, biografi ini memberikan kerangka kritis bagi pembaca Indonesia untuk membandingkan narasi resmi Orde Baru dengan bukti dokumen yang dapat diverifikasi, dan untuk mempertanyakan seberapa banyak dari kemakmuran material yang dihasilkan pada era itu sebenarnya merupakan hasil kebijakan yang inklusif atau hasil ekstraksi yang terstruktur. Penilaian akhir Elson — memberikan rating 4,2 dari 5 — mencerminkan keyakinan bahwa karya ini adalah kontribusi penting, meski tidak sempurna, untuk memahami salah satu tokoh paling kompleks dalam sejarah Indonesia modern.